Iklan

PENGERTIAN LANDREFORM


Istilah Land Reform pada mulanya dicetuskan oleh Lenin dan banyak digunakan di negara komunis atau negara blok timur dengan adagium ”land to the tiller” untuk memikat hati rakyat dan petani yang menderita karena tekanan landlord, untuk kepentingan politis di negara tersebut.

Di Indonesia, landreform yang dimaksud tidak sama dengan yang dimaksud di negara komunis. Landreform di negara Indonesia bukan hanya dalam pengertian politis belaka tapi juga dalam pengertian tehnis. Selain itu landreform dilaksanakan bukan hanya untuk kepentingan negara atau golongan tertentu saja, tetapi ditujukan untuk memberikan kemakmuran bagi rakyat baik secara individual maupun bersama dengan cara mengakui adanya hak milik perorangan, sedangkan landreform di Negara komunis adalah semata-mata untuk kepentingan partai.

Secara harfiah istilah landreform berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari kata “land” yang berarti tanah dan kata “reform” yang berarti perombakan. Oleh karena itu landreform secara sederhana dapat diartikan sebagai perombakan tanah. Akan tetapi dalam konsep landreform yang sesungguhnya tidaklah sesederhana itu, artinya tidak hanya perombakan tanah atau perombakan struktur penguasaan tanah, melainkan perombakan terhadap hubungan manusia dengan tanah, hubungan manusia dengan manusia yang berkenaan dengan tanah, guna meningkatkan penghasilan petani dan perombakan ini sifatnya mendasar. Oleh karena itu untuk mempelajari konsep landreform yang sebenarnya ada beberapa pendapat para ahli mengenai landreform yang dapat lihat dalam beberapa literatur –literatur agraria Dari pernyataan tersebut diatas bahwa pengertian tanah mempunyai arti yang bermacam-macam dan sangat tergantung dalam bidang ilmu mana orang melihatnya. Dari aspek hukum tanah dapat diartikan sebagai milik (hak milik), tetapi dari disiplin lain pengertian tanah tidak demikian, bisa saja mempunyai arti sumber kekuatan atau strategi politik, factor produksi, merupakan bagian dari system social yang menunjukan pada, atau mempunyai pengertian lahan dalam ilmu pertanian dan lain-lain. Tetapi secara umum pengertian stratifikasi social tanah tersebut menunjukan pada penggunaan tanah. Sedangkan istilah reform sudah jelas menunjukan kepada perombakan, mengubah/membentuk kembali sesuatu untuk menuju perbaikan. Dengan demikian landreform berkaitan dengan perubahan struktur secara institusional yang mengatur hubungan mansuia dengan tanah.

Lipton dalam salah satu tulisannya mendefinisakan konsep landreform diartikan sebagai : ”Pengambil alihan tanah secara paksa, yang biasanya dilakukan oleh negara, dari pemilik-pemilik tanah yang luas, dengan ganti rugi sebagian. Dan pengusahaan tanah sedemikian rupa sehingga manfaat dari hubungan anatara manusia dengan tanah dapat tersebar lebih merata dari pada sebelum pengambilalihan.”

Dalam definisi tersebut landreform mengandung dua makna yaitu pada suatu sisi negara dapat mengambil tanah-tanah yang dikuasai oleh perorangan kemudian membagi-bagikan tanah tersebut (kepada perorangan tentunya) dalam unit yang kecil, dalam hal ini tentunya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Dalam konteks ini landreform diartikan sebagai distributivist reform. Pada sisi yang lain tanah-tanah yang telah diambil alih tersebut diusahakan bersama secara kolektif dalam bentuk usaha bersama seperti koperasi atau usaha tani lainnya. Dalam pengertian terakhir ini landreform mengandung makna colektivist reform.

Pengertian yang lain landreform berarti mengubah dan menyusun kembali tatanan dan prosedur-prosedur dalam usaha untuk membuat sistem penguasaan tanah itu konsisten dengan persyaratan-persyaratan secara keseluruhan dari pembangunan ekonomi. Pandangan ini didasari oleh sutu pemikiran bahwa tatanan yang berlaku (dalam sistem penguasaan tanah) pada suatu kondisi tertentu ditinjau dari perspektif pembangunan ekonomi sudah tidak memungkinkan lagi. Oleh karena itu perlu dilakukan perombakan atau reformasi. Pandangan ini tentu saja melihat landreform lebih berorientasi pada aspek ekonomi.

Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Gunawan Wiradi yang menyatakan bahwa landreform mengacu kepada ”penataan kembali susunan penguasaan tanah, demi kepentingan petani kecil, penyakap (tenants), buruh tani tak bertanah”, inilah yang dimaksud dengan redistribusi, yaitu yang mencakup pemecahan dan penggabungan satuan-satuan usaha tani dan perubahan skala pemilikan. Konsep ini kemudian berkembang, landreform diberi arti yang mencakup dua macam sasaran yaitu, ”Tenure Reform” yang berarti sama seperti tersebut diatas, dan ”Tenancy Reform” yaitu perbaikan atau pembaharuan dalam hal perjanjian sewa, bagi hasil, gadai, dan seterusnya tanpa harus mengubah distribusi kepemilikan. Dalam pengertian landreform dimasukan juga ”Konsolidasi Tanah” (Land consolidation) yang berarti menyatukan kepemilikan tanah yang letaknya terpencar-pencar menjadi satu hamparan, dengan cara tukar menukar, karena terpencarnya tanah itu dianggap tidak efisien oleh karena perlu dikonsolidasikan.

Arie Sukanti Hutagalung mengartikan bahwa landreform adalah : suatu perubahan yang disengaja dalam suatu sistem land tenure, penguasaan hak-hak atas tanah dan lain-lain yang berhubungan dengan tanah. Selain beberapa pandangan tersebut diatas dalam kepustakaan agraria sering sekali dijumpai istilah ”Agrarian Reform” selain istilah landreform. Bahkan kadang- kadang penggunaan istilah tersebut digunakan secara bergantian untuk menunjuk pada konsep yang sama. Kedua istilah tersebut sering dipakai secara bergantian dalam diskusi-diskusi yang menyangkut perbaikan-perbaikan dan perubahan-perubahan dalam kebijakan pemerintah mengenai tanah pertanian.

Di samping istilah landreform dan agrarian reform diatas Gunawan Wiradi mengetengahkan istilah reforma agraria. Pemakaian reforma agraria digunakannya untuk mengganti istilah landreform dengan pengertian sebagai usaha untuk melakukan prombakan penguasaan tanah. Dalam suatu masyarakat non industri, tanah mencerminkan bentuk dasar dari kemakmuran dan sumber dasar dari prekonomian dan politik. Di sisi lain sistem penguasaa tanah mencerminkan hubungan-hubungan dan susunan-susunan pengelompokan sosial. Kenyataan ini umumnya dari suatu negara serta kemauan politik pemerintahnya, menentukan pula corak reform yang dilakukan. Artinya reforma agraria dapat dilancarkan dengan titik berat yang berbeda-beda. perubahan dan perlindungan terhadap petani penggarap dari tuan tanah atau  penghapusan tuan tanah, larangan memiliki tanah pertanian yang luas, larangan absente (guntai) dan penetapan suatu ceiling bagi pemilik tanah.

Dalam lingkup masalah tersebut A.P.Parlindungan menyatakan kalaulah mau konsekuen dengan ketentuan bunyi Pasal 1 dan pasal 2 UUPA seharusnya digunakan istilah agrarian reform, dimana didalamnya terdapat landreform, water reform dan air reform. Dengan demikian yang diadakan perombakan tidak hanya hubungan manusia dengan tanahnya saja tetapi juga dengan air dan ruang angkasa, karena itu dalam konteks UUPA, A.P.Parlindungan lebih suka menggunakan istilah agrarian reform. Dari uraian tersebut A.P.Parlindungan secara tersirat membedakan antara landreform dengan agrarian reform, dan menyatakan bahwa landreform merupakan salah satu bagian dari program agrarian reform.

Pengertian dan cakupan kegiatan landreform Indonesia akan disesuaikan dengan pandangan hidup pancasila, keadaan alam dan kebudayaan Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Sein Lin dalam bukunya ”Readings In Land Reform” :

The concept of the term land reform varies from nation to nation, culture to culture, and ideology to ideology. In the narrowest sense land reform just means the redistribution of land while the broadest definition encompasses reform of tenurial structure, production structure and structure of supporting services. The tearm agrarian reform and land reform are use as interchangeable by some; there are others who identify agrarian reform with the broader consept. Wether this concept will change with the changing emphasis in land policy remains to be seen”

Boedi Harsono mengatakan bahwa landreform didalam arti sempit merupakan serangkaian tindakan dalam rangka Agrarian Reform Indonesia. Dan dalam arti luas. Landreform meliputi perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan – hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah.

Demikian pula pengertian dari sudut harfiah : “ reform artinya perubahan atau perombakan atau hervorming, sedangkan land atau tanah. Landreform artinya perubahan dasar (perombakan) struktur pertanahan. Jadi landreform disini dipakai dalam arti perombakan atau perintah dasar dan bukan sekedar prubahan yang berarti tambal sulam atau repormistis”.  Kemudian perlu dikutip beberapa batasan dan pendapat lain tentang istilah Landreform tersebut : “pengertian Landreform dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Undang-undang N0.5 Tahun 1960 dan Undang- Undang N0.56 Prp 1960 adalah pengertian dalam arti yang luas sesuai dengan pengertian menurut rumusan FAO ialah Landreform adalah dianggap meliputi program tindakan yang saling berhubungan yang bertujuan untuk menghilangkan penghalang-penghalang dibidang ekonomi social yang timbul dari kekuarangan-kekurangan yang terdapat dalam struktur pertanahan”.

Demikian pula jika diacu kepada GBHN maka hal tersebut telah ditegaskan sebagai berikut :

“Khusus mengenai masalah tanah, perlu dilanjutkan dan ditingkatkan langkah-langkah untuk mengendalikan secara efektif masalah penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pengalihan hak atas tanah sehingga benar-benar sesuai dengan asas adil dan merata” “pembangunan Pertanian perlu didukung oleh tata ruang dan tata guna tanah sehingga penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pengalihan hak atas tanah dapat menjamin kemudahan dan kelancaran usaha-usaha pertanian serta benar-benar sesuai dengan asas adil dan merata”  Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa istilan landreform dan agrarian reform tidak perlu dipertentangkan. Meskipun Indonesia menggunakan istilah landreform, di Indonesia pelaksanaan landreform berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945 yang terwujud dalam suatu rangkaian kegiatan dalam bidang pertanahan yang bersifat menyeluruh, terarah, terpadu dan berkesinambungan di dalam penataan pemilikan, penguasaan, penggunaan dan peralihan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat secara adil dan merata.

Dalam pembaruan agrarian tercakup permasalahan redistribusi tanah, peningkatan produksi dan produktifitas, pengembangan kredit untuk pertanian, pajak lahan, hubungan penyakapan dan regulasi baru sistem pengupahan buruh tani, dan konsolidasi tanah. Dengan kata lain, ada dua pembaruan yang harus dilakukan dalam pembaruan agraria, yaitu land tenure reform (hubungan pemilik dan penyakap) dan land operation reform (perubahan luas penguasaan, pola budidaya, hukum penguasaan, dan lain-lain).

Dalam Tap MPR No. IX tahun 2001 pasal 2 disebutkan: “Pembaruan agrarian mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia”. Terlihat disini, bahwa ada dua bagian pokok yang menjadi perhatian pembaruan agraria, yaitu aspek “penguasaan dan pemilikan” di satu sisi, dan aspek “penggunaan dan pemanfaatan” di sisi lainnya. Penataan penguasaan dan pemilikan tersebut merupakan kegiatan utama landreform dengan intinya berupa redistribusi tanah.

Dorren Warriner sebagaimana yang dikutip oleh Arie Sukanti Hutagalung, mengatakan bahwa pada dasarnya landreform memerlukan program retribusi tanah untuk keuntungan pihak yang menegrjakan tanah danah dan pembatasan dalam hak-hak individu atas sumber-sumber tanah. Jadi, landreform lebih merupakan suatu alat perubahan social dalam perkembangan ekonomi, selain merupakan manifestasi tujuan politik, kebebasan, dan kemerdekaan suatu bangsa.

Pelaksanaan konsep landreform merupakan upaya yang dilakukan oleh setiap Negara untuk melakukan perubahan dalam proses pemilikan atas tanah. Oleh karena itu, pelaksanaan landreform ini berkaitan erat dengan kemauan politik dari suatu Negara. Hal itu membuat PBB memberikan perhatian yang serius terhadap pelaksanaan landreform di dunia. World Bank dalam sebuah publikasinya mengenai landreform, juga memberikan pengertian mengenai berbagai pola penguasaan dan pemilikan tanah di berbagai masyarakat. Menurutnya, pola ini ada karena pengaruh berbagai factor, yaitu (1) Sistem dan situasi politik; (2) Struktur ekonomi; (3) system social; (4) system hokum; (5) situasi geografi; (6) system pertanian; (7) basis sumber daya nasional masing-masing.

Sehubungan dengan pengertian landreform tersebut, maka tujuan diadakannya landreform adalah:

  1. Untuk menyempurnakan adanya pemerataan tanah; ada dua dimensi untuk tujuan ini; pertama, adanya usaha untuk menciptakan pemerataan hak atas tanah di anatar para pemilik tanah. Ini dapat dilakukan melalui usaha yang intensif, yaitu dengan redistribusi tanah; kedua, untuk mengurangi perbedaan pendapatan antara petani besar dan kecil yang dapat merupakan usaha untuk memperbaiki persamaan di antara petani secara menyeluruh.
    1. Untuk meningkatkan dan memperbaiki daya guna penggunaan tanah. (Supriadi:2010)

Menurut Wiradi (1984), reforma agraria adalah modifikasi berbagai persyaratan yang dapat mempengaruhi sektor pertanian misalnya berupa kredit, kebijakan harga, penelitian dan penyuluhan, pengadaan input, koperasi dan lain-lain. Seluruh komponen tersebut sudah menjadi perhatian kebijakan pemerintah selama ini, namun karena tidak didahului dengan landreform, maka selain hasil yang dicapai tidak optimal, juga dibarengi oleh ketimpangan penguasaan yang berimplikasi kepada ketimpangan kesejahteraan, marjinalisasi petani kecil, urbanisasi yang tidak terkendali dari para buruh tani dan petani sempit, dan lain-lain.

Menurut Harsono (2003), landreform secara luas meliputi lima program, yaitu: pelaksanaan pembaruan hukum agraria, penghapusan hak-hak asing dan konsesi kolonial atas tanah, diakhirinya kekuasaan tuan tanah dan para feodal, perombakan pemilikan dan penguasaan tanah, serta perencanaan dan penggunaan sumber daya alam sesuai kemampuannya. Program landreform secara lebih spesifik adalah larangan penguasaan tanah melebihi batas maksimum, larangan tanah absentee, redistribusi tanah objek landreform, pengaturan pengembalian dan penebusan tanah yang digadaikan, pengaturan tentang bagi hasil, serta penetapan luas minimum dan pelarangan fragmentasi lahan pada batas tertentu.

Secara umum, reforma agraria dapat menempuh dua jalan, yaitu secara serentak, cepat, dan menyeluruh; atau secara gradual namun berkelanjutan. Jalan pertama banyak didukung oleh kalangan pemerhati agraria, terutama dari golongan LSM, dimana aspek Landreform merupakan focus utamanya. Sementara, jalan yang kedua yang terkesan lebih “soft” didukung oleh kalangan birokrasi terutama departemen-departemen teknis, misalnya Departemen Pertanian. Kalangan ini beranggapan bahwa untuk mengimplimentasikan jalan pertama syarat yang dibutuhkan lebih berat, misalnya diperlukan pembiayaan yang besar dan sekaligus, pendataan secara menyeluruh, melibatkan banyak organisasi, dan resiko politik yang sangat besar. Selain itu, perkembangan ekonomi juga akan tersendat dalam jangka pendek semenjak reforma agraria tersebut dijalankan.

DASAR HUKUM LANDREFORM


Dalam membicarakan masalah dasar hukum landreform berarti membicarakan landreform baik sebagai sutu kebijakan pertanahan maupun sebagai sub system hukum pertanahan. Oleh karena itu dalam pembahasan ini tidak bisa terlepas dari politik agraria (pertanahan) nasional sebagaimana yang terdapat dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Pokok Agraria dan beberapa peraturan pelaksana lainnya.

1. Pancasila

Konsep keadilan sebagaimana yang dijelaskan oleh Aristoteles dan para pemikir sesudahnya, demikian juga konsep keadilan sosial yang tercantum dalam sila ke-5 pancasila, memang tidak mudah untuk dipahami, terlebih bila harus dihadapkan pada kasus yang konkrit. Bagi Indonesia sesuai dengan Falsafah Pancasila, maka paling tepat kiranya untuk menerapkan asas keadilan sosial. Keadilan itu sendiri bersifat universal, jauh didalam lubuk hati setiap orang, ada kesepakatan tentang sesuatu yang dipandang sebagai adil dan tidak adil itu.

Dalam pengertian keadilan, pada umumnya diberi arti sebagai keadilan ”membagi” atau ” distributive justice” yang secara sederhana menyatakan bahwakepada setiap orang diberikan bagian atau haknya sesuai dengan kemampuan atau jasa dan kebutuhan masing-masing. Namun perlu dipahami bahwa keadilan itu bukanlah hal yang statis, tetapi sesuatu proses yang dinamis dan senantiasa bergerak diantara berbagai faktor, termasuk equality atau persamaan hak itu sendiri.

2. Undang-Undang Dasar 1945

Secara konstitusional pengaturan masalah prekonomian didalamnya termasuk ekonomi sumber daya alam (SDA) di Indonesia telah diatur dalam UUD 1945. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 33 UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi :

(1) Prekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Prekonomian nasional diselengarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaaan,  efisiensi  berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 nampak jelas bahwa dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat peranan negara sangat diperlukan. Ikut campurnya negara dalam urusan kesejahteraan rakyat sebagaimana ketentuan dimaksud mengindikasikan bahwa dalam konstitusi kita dianut sistem negara welfarestate. Hal ini sekaligus menunjukan bahwa masalah ekonomi, bukan hanya monopoli ekonomi yang didasarkan pada mekanisme pasar semata-mata tetapi juga diperlukan peranan negara, terutama yang berkaitan dengan bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Khusus mengenai pembangunan hukum agraria dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan : ”Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai ole negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Lebih lanjut pengaturan masalah agraria yang didalamnya termasuk dalam pertanahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. dengan demikian secara historis dapat dijelaskan bahwa sebenarnya upaya pengaturan pertanahan (yang didalamnya terdapat program landreform) di Indonesia telah dimulai sejak indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.

3. Landreform Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

Sebagaimana yang disinggung dimuka, Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 itu telah dijabarkan lebih lanjut didalam Pasal 2 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 (UUPA), terutama tentang pengertian ”dikuasai negara” yaitu member wewenang kepada negara untuk :

(a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.

(b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.

(c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Sementara wewenang tersebut harus digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Payung bagi pelaksanaan landreform di Indonesia adalah UUPA (Undang- undang Pokok Agraria, UU No. 5/1960) dan UUPBH (Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil, UU No. 2/1960). Diperlukan waktu 12 tahun, sejak tahun 1948 ketika panitia persiapan dibentuk, untuk menghasilkan kedua undang-undang tersebut. Dengan lahirnya Undang-undang Pokok Agraria atau yang kita kenal dengan sebutan UUPA maka UUPA menempati posisi yang strategis dalam sistem hukum nasional Indonesia, karena UUPA mengandung nilai-nilai kerakyatan dan amanat untuk menyelenggarakan hidup dan kehidupan yang berprikemanusiaan dan berkeadilan sosial. Nilai-nilai tersebut dicerminkan oleh :

(1) Tanah dalam tataran paling tinggi dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar- besar kemakmuran rakyat

(2) Pemilikan/penguasaan tanah yang berkelebihan tidak dibenarkan

(3)Tanah bukanlah komoditas ekonomi biasa oleh karena itu tanah tidak boleh diperdagangkan semata-mata untuk mencari keuntungan

(4) Setiap warga negara yang memiliki/menguasai tanah diwajibkan mengerjakan sendiri tanahnya, menjaga dan memelihara sesuai dengan asas kelestarian kualitas lingkungan hidup dan prosuktivitas sumber daya alam

(5) Hukum adat atas tanah diakui sepanjang memenuhi persayaratan yang ditetapkan.

Wewenang yanng bersumber dari hak menguasai negara meliputi tanah yang sudah dilekati oleh sesuat hak atau bekas hak perorangan, tanah yang masih ada hak ulayat dan tanah negara. Menurut Imam Soetiknjo, hak menguasai negara yang meliputi tanah dengan hak perorangan adalah bersifat pasif, danmenjadi aktif apabila tanah tersbeut dibiarkan tidak diurus/diterlantarkan. Terhadap tanah yang tidak dipunyai oleh seseorang/badan hukum dengan hak apapun dan belum dibuka maka hak menguasai negara bersifat aktif.

Dalam lingkupnya dengan masalah landreform ketentuan tersebut diatas mengisyaratkan meskipun UUPA mengakui adanya tanah kepemilikan tanah secara perseorangan, tetapi perlakuan terhadap hak-hak tersebut harus memperhatikan kepentingan masyarakat, dan ini merupakan kewajiban bagi pemegang hak tersebut. Hal ini tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip landreform seagaimana yang tercantum antara lain dalam Pasal 7, 10 dan 17 UUPA.

%d blogger menyukai ini: